Perlu Kesatuan Terintegrasi Seluruh SKPD Hingga Elemen Masyarakat Dalam Penurunan Stunting
Keterangan Gambar : Diseminasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Kasus Stunting Semester 1 Tahun 2024 yang digelar di Gedung Sarantang Saruntung.

Perlu Kesatuan Terintegrasi Seluruh SKPD Hingga Elemen Masyarakat Dalam Penurunan Stunting


Pelaihari- Perlu Kesatuan Terintegrasi Seluruh SKPD Hingga Elemen Masyarakat Dalam Penurunan Stunting Di Tanah Laut (Tala) Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DP2KBP3A Tala yang dalam hal ini diwakili oleh kepala bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi (PPDI) Sukarti, pada Diseminasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Kasus Stunting Semester 1 Tahun 2024 yang digelar di Gedung Sarantang Saruntung, rabu (08/05/2024)

"Menurunkan stunting bukan hanya tugas fungsi jajaran kesehatan atau satu individu semata, tetapi diperlukan satu kesatuan yang terintegrasi mulai dari seluruh SKPD, Camat, Kades, pelaku usaha hingga elemen masyarakat," kata Sukarti.

Sukarti turut menyampaikan Tala menjadi prevalensi tertinggi di Kalsel kondisi stunting berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) per april 2023 yang dinyatakan naik 0.1 % dari 2022 yaitu 24,7% sedangkan di Tala berdasarkan data SSGI 2022 berada di angka 26,6% dan di 2023 mengalami kenaikan menjadi 41.7% yang perlu menjadi perhatian semua pihak terkait upaya upaya yang harus dilakukan.

"Semoga dengan adanya audit kasus stunting ini dapat membuat kerjasama yang baik dan berkoordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan risiko stunting di Tala," pungkas Sukarti.

Pada audit kasus stunting tersebut menghadirkan narasumber dari tim pakar audit kasus stunting diantaranya pakar spesialis anak, pakar psikologi, pakar spesialis obgyn dan pakar gizi. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan simbolis dari BAZNAS.

Audit Kasus Stunting tersebut dihadiri Satgas stunting Kalsel, PKK Tala, Koordinator penyuluh KB se Tala dan tim pendamping keluarga berencana (Diskominfo Tala)

Bagikan halaman ini

Berita Lainnya