WORKSHOP PROGRAM KOTAKU
Tala-Info Publik, Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat melaksanakan Workshop Program kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) National Slum Upgrading Program (NSUP) Kabupaten Tanah Laut yang bertempat di Hotel Sinar Pelaihari, Selasa (26/11).
Turut berhadir pada acara tersebut Bupati Tala H Sukamta, Anggota DPRD Tala Dadang Imanudin S.Kom, Kepala Bappeda Tala Andris Evony, SKPD Terkait, Lurah dan Kepala Desa Se kecamatan Pelaihari
Pengawas Tata Bangunan dan Perumahaan Julie Normalia mengatakan dalam laporan nya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Merupakan Program yang Dilaksanakan Secara Nasional di 271 Kabupaten/kota di 34 Provinsi yang menjadi platform Kolaborasi atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan Sumber Pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/kota,csr, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Lebih lanjut Julie menjelaskan, Kotaku bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah sebagai Nahkoda dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun Implementasi, serta mengedepankan partisipasi masyarakat, yang dilakukan secara bertahap diseluruh indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur, dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015 - 2019 yaitu kota tanpa kumuh.
Sementara itu, Bupati Tala H Sukamta mengatakan Program kotaku adalah sebagai salah satu program pemerintah bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan bagaimana pemerintah bisa mengatur suatu kota atau wilayah sehingga tidak terjadi kekumuhan dan betul betul kita manusia kan.
Lebih lanjut H Sukamta program kotaku ini sangat baik sekali, dan ini masuk ke dalam program Bupati dan Wakil Bupati 2018-2023 di mana kita ingin membina desa dan menata kota,
"Karena kita ingin menata kota maka tidak boleh di dalam perkotaan itu ada wilayah yang tidak tertata dan memberikan hak-hak rakyat kita untuk berada di dalam zona yang nyaman untuk berusaha, nyaman untuk hidup serta bersosialiasi," ungkapnya
Dan program ini lanjut Sukamta, harus melibatkan SKPD-SKPD Lainnya sehingga program Kotaku bukan punya nya PU atau Perkim tapi punya kita semua yang ikut andil di sana untuk saling mensupport sehingga kota itu betul-betul tertata dan terkendali dengan baik. (Diskominfo)