BIMTEK PENGENDALIAN KONTRAK DAN MITIGASI RESIKO
Tala-Info Publik, Dalam rangka meningkatkan kompetensi para pelaku pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah kabupaten Tanah Laut, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Tanah Laut gelar Bimtek Pengendalian Kontrak dan Mitigasi Resiko Pengadaan Barang/Jasa, bertempat di Aula Sarantang Saruntung, Selasa (17/12).
Bimtek tersebut dihadiri oleh jajaran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Tanah Laut, para pimpinan SKPD, pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) di lingkup pemerintah kabupaten Tanah Laut. Bertindak sebagai pemateri adalah Trainer PBJ LKPP sekaligus Pemberi Keterangan Ahli KPK RI Dr. H. Fahrurrazi M.Si.
Acara dibuka dengan arahan Bupati Tanah Laut H. Sukamta melalui video khusus yang disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir.
Bupati menyampaikan untuk selalu memperhatikan perencanaan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, selalu utamakan apa yang dibutuhkan bukan yang diinginkan.
"Sesuai dengan visi Tanah Laut BERINTERAKSI (Berkarya Inovatif Tertata Religius Aktual Sinergi) yaitu Tertata, melalui Bimtek ini diharapkan setiap kegiatan dimulai dengan perencanaan dan manajemen resiko dalam pengadaan barang dan jasa yang tertata dengan baik agar tidak ada masalah serius saat proses audit dikemudian hari," ungkap Bupati.
Usai arahan Bupati Tanah Laut acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Pemberi Keterangan Ahli KPK RI Dr. H. Fahrurrazi M.Si terkait pentingnya perencanaan, pengendalian kontrak dan mitigasi resiko dalam pengadaan barang dan jasa.
Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Tanah Laut Mina Ayu Roswyda sebagai pelaksana kegiatan kepada Pers Diskominfo Tala menuturkan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kompetensi bagi pelaku pengadaan barang dan jasa di Tanah Laut, agar sesuai dengan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
"Kegiatan ni adalah pembinaan peningkatan kompetensi bagi seluruh pelaku pengadaan barang dan jasa pada setiap SKPD dan instansi vertikal di Tanah Laut agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan. Seiring dengan peraturan yang selalu diperbaharui, kita pun harus mengupdate pengetahuan agar kedepan tidak ada masalah dalam pelaksanaannya," pungkas Ayu. (Diskominfo)