Pelaihari - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah

Pelaihari - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Senin (9/2/2026), bertempat di Ruang Rapat Lounge/VIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Rakor tersebut dilaksanakan secara luring dan daring bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta diikuti oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Laut, unsur Polres, Dandim, Kejaksaan, Inspektorat, BPS, Bapperida, Diskumdag, Distanhorbun, Disnakeswan, DPRKPLH, DKPP, Diskominfo, Bagian Prokopim, dan Bagian Ekonomi.

Dalam rapat Tim Teknis TPID Kabupaten Tanah Laut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Laut membuka rapat dengan memaparkan penerapan Sistem Informasi Bahan Pokok Penting (SIBAPOKTING) Provinsi Jawa Barat yang dinilai efektif dalam memantau harga sembako secara real time. Diskominfostasan menyatakan kesiapan mendukung sistem informasi tersebut, termasuk dukungan server guna mempermudah penyampaian data.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan menyampaikan rencana pelaksanaan pasar murah pada 12 Februari 2026 di Desa Raden, serta pelaksanaan Pasar Ramadhan sebanyak empat kali kegiatan. Inspektorat memberikan masukan agar apabila terjadi inflasi beras, maka komoditas beras diperbanyak pada kegiatan pasar murah sesuai tingkat inflasi. Selain itu, Bulog diupayakan menyalurkan minyak goreng kemasan pouch dengan harga Rp15.500 sesuai HET kepada pengecer yang telah memiliki NIB dan KBLI.

Kejaksaan Negeri menyatakan kesiapan mendampingi pengawasan distribusi harga dari distributor hingga pengecer agar sesuai ketentuan. Sementara itu, BPS siap memberikan pendampingan dalam penginputan dan pengelolaan data harga pada sistem informasi yang dibangun pemerintah daerah.

Rakor kemudian dilanjutkan secara daring bersama Kementerian Dalam Negeri RI, menindaklanjuti Radiogram Sekretaris Jenderal Kemendagri Nomor 500.2.3/750/SJ tanggal 7 Februari 2026. Dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa berdasarkan data BPS, inflasi nasional Januari 2026 tercatat -0,15 persen (month-to-month) atau mengalami deflasi, sedangkan secara tahunan (year-on-year) inflasi mencapai 3,55 persen. Inflasi inti didominasi oleh komoditas perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Dalam arahannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Laut Masturi, S.STP., menegaskan pentingnya penambahan personel pengawas harga di pasar melalui koordinasi lintas SKPD. Hal ini dilakukan guna memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok, terutama menjelang bulan Ramadhan.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen memperkuat koordinasi antar daerah melalui forum TPID/TPIP, mempercepat program stabilisasi pangan, serta mendukung kebijakan nasional, termasuk evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. (Diskominfostasan Tala)